Baca! Biar Ko Tau
Kanal
Kumpulan berita, laporan, dan liputan terbaru dari kanal Papua Tengah.
18401
Artikel
Sosialisasi dibuka dengan pembacaan sambutan tertulis Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Albertus Adii, ST., M.Si., yang disampaikan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Yohanes Mom, S.Th.
Danrem 173/PVB dalam keterangannya menyampaikan bahwa pelaksanaan bazar murah bukan semata-mata kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI, tetapi juga merupakan wujud nyata kepedulian dan kehadiran TNI di tengah masyarakat.
Kegiatan tersebut diikuti unsur Sekber tingkat provinsi dan empat kabupaten yang menjadi wilayah pilot project Program Bangkit atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh.
PBVSI Papua Tengah dipimpin Brigjen Pol Jermias Rontini sebagai ketua dan Yanuarius Kayame sebagai sekretaris. PERTINA dipimpin Yustinus Pigai dan Salbert Paulus, sementara POSSI dipimpin Inarius Douw dan Efod Arwam.
Pernyataan tersebut disampaikan Marianus pada Minggu (20/9/2026). Ia menegaskan respons cepat dan keberhasilan evakuasi yang dilakukan aparat keamanan merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua.
Menurut Donatius, dalam proses perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), perlu ada penanda yang dapat membedakan identitas OAP dengan penduduk pendatang atau non-Papua.
Ada pun fasilitas vital yang sedang dikebut penggarapannya meliputi Kantor Gubernur, Kantor DPR Provinsi (DPRP), Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), serta tiga tower Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam dialog tersebut, muncul aspirasi agar definisi OAP dalam Perdasus Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua dievaluasi, terutama terkait aspek genealogis atau garis keturunan.
Gaktibplin diawali dengan apel persiapan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan kelengkapan administrasi personel. Sejumlah dokumen yang diperiksa meliputi Kartu Tanda Anggota (KTA), Surat Izin Mengemudi (SIM), serta kelengkapan dokumen kendaraan.
Kegiatan ini menjadi forum penguatan pemahaman dan evaluasi bagi pemerintah daerah mengenai tata kelola dana hibah bagi lembaga masyarakat, yayasan dan lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan urusan keagamaan.