SUGAPA – Situasi politik dan keamanan di Kabupaten Intan Jaya kian menghangat menyusul rentetan aksi kriminal yang menyasar simbol wibawa pemerintah daerah.

Kantor Bupati Intan Jaya dilaporkan kembali menjadi target pembongkaran, penjarahan hingga upaya pembakaran oleh Orang Tak Dikenal (OTK) baru-baru ini. Beruntung, material bangunan yang dirancang menggunakan bahan anti-api membuat fasilitas vital tersebut gagal hangus sepenuhnya.

Menurut Kepala Dinas (Kadis) Pemuda dan Olahraga Intan Jaya, Yoakim Mujizau, Jumat (30/10/2026), menyebutkan aksi sabotase ini bukan yang pertama kali terjadi.

Tercatat, sepanjang tahun 2026, kompleks perkantoran ini sudah dibobol sebanyak empat kali dengan pola waktu yang serupa, yakni di malam hari, yakni : 3 Maret 2026: Pembongkaran dan penjarahan pertama di Kantor Bupati dan Kantor Dinas Keuangan. 23 Maret 2026: Aksi kedua kembali menyasar dua lokasi yang sama.

Selanjutnya, terjadi pada 17 Oktober 2026: Teror serupa berulang untuk ketiga kalinya dan 27 Oktober 2026: Aksi keempat yang eskalasinya meningkat hingga memicu upaya pembakaran gedung.

Meskipun Pemerintah Daerah telah resmi melayangkan laporan polisi, hingga kini identitas maupun motif para pelaku masih menjadi teka-teki yang belum terungkap oleh pihak kepolisian.

#Pusaran Rumor: Dari Isu Mutasi Jabatan hingga Perebutan APBD

Absennya rilis resmi mengenai pelaku memicu bola liar di tengah masyarakat asli, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga warga pendatang di Intan Jaya.

Rumor kuat yang berembus mengaitkan rentetan penjarahan ini dengan dinamika politik lokal, khususnya isu demosi, mutasi dan rolling jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Muncul dugaan dari sejumlah pihak di publik bahwa kasus kriminal ini sengaja ditunggangi oleh oknum pejabat tertentu untuk menggiring opini negatif kepada Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya.

Strategi ini ditengarai sengaja diciptakan untuk saling menjatuhkan sesama pejabat putra daerah, membentuk kubu-kubu (blok) politik dan memuluskan langkah kelompok tertentu guna menduduki posisi strategis pengelola APBD seperti Sekda, Dinas Keuangan, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Dinas Pendidikan.

Baca juga: https://papua7.com/2026/10/28/ini-siaran-pers-pernyataan-tegas-bupati-intan-jaya-atas-insiden-pembongkaran-kantor-bupati-dan-fasilitas-umum/

#Pelayanan Publik Terancam dan Desakan untuk Kapolda Papua Tengah

Aksi perusakan ini berdampak sangat serius bagi roda pemerintahan. Perlu diketahui, akibat keterbatasan fasilitas di Intan Jaya, Kantor Bupati merupakan jantung dari segala aktivitas administrasi daerah.

Hampir seluruh dinas dan badan beroperasi di dalam ruangan-ruangan gedung ini, terkecuali Dinas Dukcapil, Bappeda, Dinas PU, Dinas Keuangan, Satpol PP dan 8 kantor distrik yang sudah memiliki gedung mandiri.

Menyikapi kebuntuan pengungkapan kasus yang sudah terjadi empat kali ini, gelombang desakan kini mengarah ke tingkat komando atas. Mengingat luas wilayah kota Sugapa yang relatif kecil dan tidak sepadat wilayah lain seperti Nabire, publik menilai seharusnya pelaku bisa segera diidentifikasi.

Demi menghentikan polemik saling tuduh, memulihkan keharmonisan di internal birokrasi, serta menjaga aset negara, Kapolda Papua Tengah diminta segera mengambil alih kasus ini untuk membantu Polres Intan Jaya. Penegakan hukum yang transparan dan tegas dinilai menjadi satu-satunya jalan keluar untuk mengungkap dalang intelektual di balik aksi penjarahan beruntun tersebut. (ist/wan)