NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) integrasi program penanggulangan kemiskinan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan berlangsung selama dua hari, 3 hingga 4 September 2026, di Aula RRI Nabire, dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan sejumlah pemangku kepentingan.

Staf Ahli III Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Provinsi Papua Tengah, Marthen Ukago, mewakili Gubernur Papua Tengah, mengatakan kemiskinan dan ketimpangan gender merupakan persoalan yang saling berkaitan sehingga perlu ditangani secara terintegrasi.

Menurut Marthen, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan sosial serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

“Di sisi lain, ketimpangan gender masih menjadi tantangan. Perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya masih menghadapi hambatan dalam memperoleh akses pelayanan dasar dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Marthen.

Ia menegaskan, pembangunan tidak boleh dilakukan secara parsial. Program penanggulangan kemiskinan harus dirancang secara inklusif dan responsif gender sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Pemprov Papua Tengah, kata Marthen, berkomitmen mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, dunia usaha, lembaga pendidikan serta organisasi masyarakat.

Rakor tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan PUG, mengidentifikasi persoalan di masing-masing kabupaten, meningkatkan kualitas data sebagai dasar perencanaan, menyusun program yang terintegrasi dan tepat sasaran serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

Marthen juga meminta setiap kebijakan pembangunan memastikan kelompok rentan benar-benar memperoleh manfaat, termasuk perempuan, anak, masyarakat adat, penyandang disabilitas serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.

Ia berharap hasil Rakor tidak berhenti pada pembahasan dan diskusi, tetapi dilanjutkan melalui rencana aksi yang konkret, terukur dan dapat diimplementasikan oleh masing-masing pemangku kepentingan.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Papua Tengah yang lebih maju, lebih inklusif, dan lebih sejahtera,” pungkasnya. (amd)