NABIRE — Pemerintah menetapkan tiga kelompok satuan pendidikan sebagai sasaran utama program revitalisasi sekolah nasional pada 2026. Prioritas diberikan kepada sekolah terdampak bencana alam, bangunan berkondisi rusak berat, serta fasilitas pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa program ini menargetkan total 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia sepanjang 2026. Pembiayaan program bersumber dari anggaran Kemendikdasmen, kerja sama kementerian terkait, serta Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

“Untuk revitalisasi tahun 2026 ini, prioritas kami ada tiga. Pertama, sekolah-sekolah yang terdampak bencana, khususnya bencana alam. Kemudian yang kedua, sekolah yang rusak berat. Yang ketiga, sekolah yang ada di daerah 3T,” ujar Mu’ti di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Efisiensi Lewat Skema Swakelola

Saat ini, pemerintah telah memulai proses pengerjaan pada 11.744 sekolah, dengan lebih dari 1.000 unit di antaranya telah rampung. Mu’ti optimistis total target 71.744 sekolah dapat bertambah seiring efisiensi anggaran melalui skema pembangunan swakelola.

Dalam sistem swakelola, pengerjaan dilakukan langsung oleh pihak sekolah dengan melibatkan warga setempat. Skema ini dinilai memiliki sejumlah keunggulan:

  • Efisiensi Anggaran: Biaya pembangunan lebih hemat dibandingkan mekanisme pemborongan pihak ketiga.

  • Kualitas Terjaga: Keterlibatan langsung pihak sekolah mendorong hasil pengerjaan yang lebih maksimal dan bertanggung jawab.

  • Dampak Ekonomi Lokal: Penyerapan tenaga kerja serta penggunaan material dari wilayah sekitar memutar roda perekonomian daerah.

“Pertama, itu lebih efisien dan biayanya lebih murah karena dikerjakan sendiri oleh sekolah. Kedua, pekerjaannya lebih bagus karena mereka melaksanakan pengerjaan dengan sebaik-baiknya,” tutur Mu’ti.

Jangkau Sekolah Swasta dan Pengawasan Publik

Selain sekolah negeri, program revitalisasi ini dipastikan menjangkau sekolah swasta yang dinilai punya peran krusial dalam menyokong pendidikan nasional. Di lapangan, skema swakelola pada sekolah swasta juga kerap memicu partisipasi swadaya masyarakat untuk melengkapi pembiayaan.

Mengakhiri keterangannya, Mendikdasmen meminta media massa dan publik ikut mengawal seluruh proses pengerjaan agar transparan dan akuntabel.

“Kami mohon dukungan masyarakat dan media untuk memastikan bahwa pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang benar, dipastikan tidak ada kebocoran maupun penyalahgunaan,” pungkasnya.(Ppn)