NABIRE - Pemerintah pusat hingga daerah telah menurunkan program pemberian vaksin bagi anak sekolah yang telah berusia 12 hingga 18 tahun di satuan jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK. Namun hingga saat ini pemerintah juga tidak memberikan dukung dana bagi dunia pendidikan sehingga dalam program vaksin jelang KBM tatap muka saat ini merupakan upaya dan kerja keras dari pihak sekolah guna mensuksesi KBM tatap muka.

“Pemerintah dinilai hanya bisa menurunkan program yang sifatnya hanya merepotkan pihak sekolah untuk mencari dana tambahan guna mensuksesi program pemerintah,” tutur beberapa orang sumber yang enggan namanya dikorankan kepada Papuapos Nabire akhir pekan lalu. Seraya menambahkan, “kami ingin kalau pemerintah turunkan program harus diberikan dukungan daya dukung dana.”

Sebab proram vaksin merupakan salah satu program pemerintah pusat bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Kota Sabang hingga Merauke, guna masyarakat mendapatkan kekebalan tubuh.

Sehingga diharapkan dalam rangka kegiatan vaksin bagi peserta didik menjuju Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di awal bulan September tahun 2021, diminta adanya dukungan dana dari pemerintah.

Karena untuk saat ini seluruh kegiatan atau kebutuhan sekolah di setiap satuan jenjang pendidikan, hanya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga sumber dana komite.

Dengan demikian untuk menjalankan program vaksin, pihak sekolah hanya meminta dukungan dari orang tua murid agar program vaksin bisa berjalan, sehingga orang tua diminta membuat surat pernyataan tidak keberatan atau keberatan. (des)