NABIRE - PT PLN (Persero) UP3 Nabire terus berkomitmen menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di wilayah kerjanya melalui pemerataan akses kelistrikan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Manager Perencanaan PLN UP3 Nabire, Alfonso Hasian, saat memberikan pemaparan materi di Aula RRI, Jumat (25/9/2026).

“UP3 Nabire kita mempunyai jumlah pelanggan sebanyak 74.300 pelanggan. Dan juga pelanggan itu tersebar di lima kabupaten area layanannya UP3 Nabire, dari Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Dogiyai dan juga Kabupaten Intan Jaya,” ujar Alfonso di hadapan para peserta.

Dalam paparannya, ia menjelaskan saat ini kapasitas terpasang pembangkit listrik di wilayah kerja mereka telah mencapai 47,55 Megawatt. Kendati demikian, pihak PLN menghadapi tantangan besar yang berkaitan langsung dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kapasitas terpasang pembangkit kita adalah sebesar 47,55 MW. Juga kita mempunyai tantangan atau challenge kritis yang harus kita upayakan karena ini menyangkut keadilan sosial. Jadi apa yang dirasakan di kota harus dirasakan oleh semua masyarakat kita, yaitu rasio desa berlistrik kita yang masih 33,21% dari semua desa yang ada di UP3 Nabire,” tambahnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, PLN UP3 Nabire tidak berjalan sendiri karena mendapat dukungan penuh dari PLN UP2K Papua Tengah. Proyek percepatan pembangunan jaringan ini bahkan telah dipetakan hingga tahun 2029 mendatang dengan suntikan dana fantastis.

“Dan juga dalam untuk memenuhinya, kita juga dibantu oleh PLN UP2K Papua Tengah, yang nanti mungkin sampai 2029 kerja keras, kerja keras untuk menyelesaikan atau membangun jaringan listrik kita untuk memenuhi rasio desa berlistrik dengan anggaran sebesar Rp3,58 triliun,” ungkap Alfonso.

Ia juga menekankan, megaproyek bernilai triliunan rupiah tersebut mutlak membutuhkan sinergi yang kuat dari berbagai pihak. Pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, serta masyarakat luas harus saling bahu-membahu menyukseskan program yang diinisiasi oleh negara ini.

“Artinya itu anggaran yang besar, butuh dukungan dari pemerintah daerah, stakeholder lainnya dan juga masyarakat, karena ini dibangun PLN atas perintah negara dengan anggaran yang dikucurkan,” tegasnya.

Menyoroti kondisi riil di lapangan, sebaran rasio desa berlistrik antar-kabupaten menunjukkan variasi yang cukup signifikan akibat tantangan geografis yang beragam. Kabupaten Nabire dan Deiyai mencatatkan angka yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah pedalaman lainnya.

“Nabire sendiri yang aksesnya gampang, daerahnya juga pesisir-daratan, kita masih mencapai 69,14%. Artinya masih banyak desa atau kampung yang belum berlistrik. Kabupaten Deiyai yang lebih tinggi, rasio desa berlistriknya sebesar 76,80%. Dogiyai juga sudah bagus di atas 50% sebanyak 50,63%,” jelas Alfonso.

Sementara itu, tantangan terberat kini berpusat di Kabupaten Paniai dan Intan Jaya akibat minimnya akses infrastruktur darat yang memadai. Khusus untuk Kabupaten Intan Jaya, PLN bahkan menyiapkan skema khusus agar masyarakat setempat bisa menikmati layanan listrik secara penuh selama 24 jam.

“Paniai masih sangat kecil, dengan akses jalan darat terbatas sebesar 13,57%. Dan juga yang menjadi PR kita, PR besar kita adalah Kabupaten Intan Jaya. Di sini aksesnya terbatas hanya lewat udara, dengan rasio desa berlistrik kita masih 4,12%. Di Intan Jaya sendiri kita juga punya program untuk bagaimana mereka bisa merasakan listrik 24 jam,” pungkas Alfonso menutup sesinya. (sam)