NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) stunting tingkat provinsi yang melibatkan delapan kabupaten di wilayahnya. Kegiatan tahunan ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan pencegahan stunting yang telah berjalan di tingkat kabupaten.

“Maksud dan tujuan daripada pelaksanaan kegiatan ini adalah bagaimana kita mau melihat bersama kira-kira pelaksanaan pencegahan stunting yang telah dilaksanakan di kabupaten, khususnya di 8 kabupaten ini sejauh mana,” ujar Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, S.STP., M.Si.

Berdasarkan data nasional, angka prevalensi stunting di Provinsi Papua Tengah masih tergolong tinggi, yaitu mencapai 32,5%. Pemerintah provinsi memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi, komunikasi dan pembinaan kepada delapan pemerintah daerah kabupaten.

“Karena dari data yang ada secara nasional, memang kami di Provinsi Papua Tengah berada pada peringkat yang cukup tinggi. Di mana angka stuntingnya cukup tinggi di mana 32,5% dan itu kalau kita apa namanya? lihat angkanya memang sangat tinggi,” jelasnya kepada awak media di Aula RRI, Selasa (29/9/2026).

Melalui forum ini, Bapperida berharap lahir kesepakatan serta rencana tindak lanjut bersama antara provinsi dan kabupaten. Rencana program tersebut nantinya diarahkan untuk menjawab persoalan di lapangan, sekaligus menghindari adanya tumpang tindih kegiatan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Harapannya dengan kegiatan ini kita bisa ada satu kesepakatan atau ada rencana tindak lanjut yang sama-sama kita sepakati lewat forum ini sehingga ada rencana kegiatan atau rencana program dan kegiatan yang kita sepakati bersama,” ungkap Eliezer.

Untuk memperkuat materi penanganan, pihak penyelenggara menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta tenaga ahli berpengalaman di bidang penanggulangan stunting. Kehadiran para ahli ini diharapkan dapat memberikan pandangan positif serta solusi taktis bagi pemerintah daerah.

“Makanya pada kesempatan ini, dalam kegiatan ini juga kami coba mengundang atau telah mengundang narasumbernya dari Kemendagri yang menangani terkait dengan penanganan stunting, tapi juga tenaga ahli yang memang cukup berpengalaman,” paparnya.

Lebih lanjut, Eliezer menjelaskan persoalan stunting berkaitan erat dengan isu kemiskinan ekstrem yang juga menjadi fokus penanganan serius pemerintah. Kebijakan strategis kepala daerah melalui program ‘Bangkit Papua Tengah’, telah diluncurkan untuk menekan angka tersebut lewat intervensi langsung kepada anak usia 0 hingga 4 tahun serta ibu hamil.

“Dan sebenarnya kegiatan ini pertamanya stunting, ada juga kemiskinan ekstrem, karena ini dua hal saling berkaitan. Harapan kami dengan adanya program Bangkit Papua Tengah itu bisa mendorong adanya penurunan angka stunting di Provinsi Papua Tengah dan juga kemiskinan ekstrem,” tambahnya.

Momen Rakor ini dinilai sangat tepat karena bertepatan dengan tahapan APBD Perubahan serta penyusunan APBD tahun 2027. Pemerintah daerah di kabupaten didorong agar segera menindaklanjuti hasil kesepakatan forum ke dalam dokumen perencanaan anggaran resmi.

“Jadi menurut kami ini momen yang pas untuk teman-teman di daerah juga bisa apa melakukan atau bisa tindak lanjut dengan kesepakatan-kesepakatan yang akan disepakati akhir daripada kegiatan ini,” pungkas Eliezer Yogi saat diwawancarai. (sam)