NABIRE - Menyusul adanya dua pandangan Orang Asli Papua (OAP) yang kini bermunculan, terkait revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang draf RUU Otsus versi Jakarta sudah menjadi Program Legislasi Nasional (Proleknas).

Lantaran itu, Politikus Partai Nasdem Kabupaten Deiyai, Yohanes Adii, S.Hut meminta kepada DPRP dan MRP untuk mengundang OAP dalam menentukan sikap bersama.

Pasalnya, Adii Jhon menilai saat ini OAP belum menentukan sikap menerima atau menolak terhadap rencana pemerintah yang kini bernekad untuk melanjutkan Otsus Papua jilid II.

Sebab sebagian besar OAP menolak dan sebagian OAP juga mendorong bersama pemerintah untuk melanjutkan Otsus.

“Kenyataan hari ini, sebagian rakyat Papua menolak Otsus dilanjutkan di tanah Papua, karena menurut mereka Otsus yang kini sedang berjalan dianggap gagal, dan sebagian OAP dan pemerintah pusat telah mendorong untuk perpanjang Otsus tetap berlaku di tanah Papua,” ungkap Adii Jhon melalui rilis persnya diterima Papuapos Nabire, Senin (29/06/2020).

Karena itu, dikatakan Jhon, dipandang perlu untuk OAP duduk bersama DPRP dan MRP guna menyatakan sikap atas draf RUU yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat tersebut.

Karena menurut Jhon, jika Otsus Papua diperlakukan atas kemauan dan kehendak elite lokal dan elite nasional, maka Ia khawatirkan dalam perjalanan Otsus pada masa-masa mendatang rakyat bisa jadi korban dari keputusan sepihak tersebut.

Ditegaskan Jhon, OAP adalah pemegang kekuasaan atas tanah leluhur dan segala isinya.

Maka itu, tolak dan terima Otsus sesunguh ada ditangan OAP bukan ditangan elite lokal dan nasional.

“Berikan OAP untuk menentukan nasib sendiri dimana tolak UU Otsus dan meminta dialog pelurusan sejarah integrasi Papua ke Indonesia dan atau terima RUU Otsus dengan catatan sejumlah pasal direvisi adalah hak OAP bukan elite, maka jangan main hakim sendiri-sendiri harus tentukan sikap bersama,” tandas Jhon seraya berharap.(eby)