Sekber Papua Tengah Matangkan Validasi Data Penerima Manfaat Program Bangkit Papua Tengah
"Pada saat sosialisasi bulan Juli, kami menyerahkan data calon penerima manfaat yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial kepada empat kabupaten tersebut. Sesuai rencana tindak lanjut (RTL), pihak kabupaten bertugas melakukan verifikasi dan validasi langsung di lapangan," ujar Elieser Yogi.

NABIRE - Tim Pengelola Program (TPP) Sekretariat Bersama (Sekber) Provinsi Papua Tengah terus mematangkan pelaksanaan program prioritas Gubernur Papua Tengah, Bangkit Papua tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh, Senin (28/09/2026).
Program tersebut saat ini memasuki tahapan penting berupa verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat di empat kabupaten yang ditetapkan sebagai wilayah plot project, yakni Kabupaten Paniai, Deiyai, Dogiyai, dan Puncak Jaya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, S.STP., M.Si., selaku Ketua Sekber/TPP Program Bangkit Papau tengah, mengatakan rangkaian pelaksanaan program telah dimulai sejak kegiatan peluncuran dan sosialisasi pada Juli 2026.
Menurutnya, kegiatan tersebut melibatkan jajaran pemerintah daerah dan Sekber dari empat kabupaten untuk menyamakan pemahaman mengenai maksud, tujuan, sasaran, serta target program.
"Pada saat sosialisasi bulan Juli, kami menyerahkan data calon penerima manfaat yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial kepada empat kabupaten tersebut. Sesuai rencana tindak lanjut (RTL), pihak kabupaten bertugas melakukan verifikasi dan validasi langsung di lapangan," ujar Elieser Yogi.
Ia menjelaskan, verifikasi dan validasi lapangan dilakukan untuk memastikan data calon penerima benar-benar sesuai dengan kondisi faktual. Pemeriksaan antara lain mencakup keberadaan warga, kesesuaian usia anak, serta status calon penerima manfaat.
Dalam proses pendataan, tim di daerah masih menghadapi sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah.
Elieser menyebut wilayah Puncak Jaya dan Intan Jaya menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pendataan. Karena itu, Sekber Provinsi mendorong agar proses validasi dapat diprioritaskan terlebih dahulu pada distrik-distrik yang relatif mudah dijangkau.
Menurutnya, Program Bangkit Papua tengah dirancang bukan sebagai program jangka pendek, melainkan menjadi langkah awal yang akan terus dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan.
"Program ini merupakan langkah awal yang akan berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan. Terkait kendala lapangan seperti dokumen kependudukan (KK), keberadaan tim Sekber yang melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, dan Bappeda memungkinkan penanganan masalah secara langsung dan kolaboratif," jelasnya.
Keterlibatan lintas OPD tersebut dinilai penting agar persoalan yang ditemukan saat proses validasi tidak berhenti pada pendataan, tetapi dapat langsung dikoordinasikan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Saat ini, keempat kabupaten pilot project telah menyusun Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai penetapan calon penerima manfaat sekaligus membentuk SK Sekber Kabupaten.
Hasil workshop peningkatan kapasitas yang digelar baru-baru ini juga menjadi dasar bagi Sekber Provinsi untuk memberikan perpanjangan waktu kepada pemerintah kabupaten hingga akhir September 2026 guna menyelesaikan dan mengirimkan data final hasil verifikasi dan validasi.
Setelah seluruh data final diterima di tingkat provinsi, Sekber Provinsi akan menyusun draf SK Gubernur mengenai Penetapan Penerima Manfaat Program Bangkit Papua tengah.
SK Gubernur tersebut nantinya menjadi dasar bagi pihak perbankan, dalam hal ini Bank Papua, untuk melakukan pembukaan rekening bagi para penerima manfaat.
Elieser mengatakan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat direncanakan berlangsung antara akhir Oktober hingga awal November 2026.
Penyaluran nantinya tidak hanya sebatas penyerahan buku rekening atau bantuan dana, tetapi akan dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi oleh OPD terkait.
Materi sosialisasi akan mencakup pemanfaatan dana bantuan, perbaikan gizi anak, hingga pemanfaatan pekarangan rumah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga.
"Penyerahan secara simbolis direncanakan akan dilakukan langsung oleh Penjabat Gubernur dalam kunjungan kerjanya ke daerah," pungkas Elieser.
Dengan tahapan tersebut, Sekber Provinsi Papua Tengah kini mendorong percepatan penyelesaian validasi data agar penetapan penerima manfaat dan proses pembukaan rekening dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.(Luk)
Bagikan artikel ini



