Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Dua Persoalan Pembangunan Butuh Perhatian Serius
Upaya penanganannya tidak dapat dilakukan oleh satu sektor atau satu perangkat daerah saja, tetapi membutuhkan kerja bersama, koordinasi, integrasi program serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.

NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Penguatan Intervensi Kesehatan dan Sinergi Lintas Sektor dalam Percepatan Penurunan Stunting serta Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Papua Tengah Tahun 2026.
Dalam sambutan Gubernur Meki Nawipa, SH, yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos, M.Si, Selasa (29/9/26) mengatakan stunting dan kemiskinan ekstrem merupakan dua persoalan pembangunan yang saling berkaitan dan membutuhkan perhatian serta penanganan secara serius.
Upaya penanganannya tidak dapat dilakukan oleh satu sektor atau satu perangkat daerah saja, tetapi membutuhkan kerja bersama, koordinasi, integrasi program serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.
“Karena itu, Rakor ini memiliki arti penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat daerah serta seluruh pihak yang memiliki peran dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Hal tersebut juga harus dipastikan bahwa setiap program dan intervensi yang dilaksanakan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Perencanaan harus berdasarkan data yang akurat, sehingga dapat mengetahui siapa yang harus mendapatkan intervensi, bentuk intervensi yang dibutuhkan serta wilayah yang harus menjadi prioritas.
Viktor Fun menambahkan, Pemprov Papua Tengah terus mendorong pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penanganan stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan pendidikan, ketahanan pangan, sanitasi, air bersih, perlindungan sosial, kondisi ekonomi keluarga serta kualitas lingkungan tempat masyarakat hidup.
Demikian pula dengan kemiskinan ekstrem. Penanganannya membutuhkan pendekatan yang terintegrasi agar masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi.
Gubernur menegaskan kepada seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten untuk memperkuat koordinasi dan memastikan program yang dilaksanakan tidak berjalan sendiri-sendiri. Data dan sasaran harus terintegrasi, sehingga intervensi yang diberikan dapat saling melengkapi. “Kita juga perlu memastikan bahwa keluarga yang berada dalam kondisi rentan, termasuk keluarga berisiko stunting dan kelompok masyarakat miskin serta miskin ekstrem, mendapatkan perhatian secara tepat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui Rakor ini juga harus menjadi ruang untuk melakukan evaluasi terhadap capaian yang telah dilakukan. Kita perlu melihat apa yang sudah berhasil, apa yang masih menjadi kendala, kesenjangan apa yang masih terjadi serta dukungan apa yang masih diperlukan oleh masing-masing kabupaten.
“Saya berharap dalam forum ini dapat dilakukan pemetaan peran, tugas, fungsi, kewenangan, program serta kontribusi masing-masing perangkat daerah dalam percepatan penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Jangan sampai ada program yang tumpang tindih, sementara pada saat yang sama masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan dan intervensi yang dibutuhkan dan hasil dari pertemuan ini harus menghasilkan langkah tindak lanjut yang jelas, terukur dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak sesuai kewenangannya. (rob)
Bagikan artikel ini




