Lompat ke konten utama
Papuapos Jayapura

Indeks

Berita Terbaru

Semua laporan terkini dari Jayapura, Papua, dan sekitarnya — diperbarui sepanjang hari.

Diperbarui

6 April 2022

Halaman 1074

Foto berita: Bupati Intan Jaya Dukung Nabire di Papua Tengah dan Jadi Ibukota
Nabire

Bupati Intan Jaya Dukung Nabire di Papua Tengah dan Jadi Ibukota

NABIRE – Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, M.Si, angkat bicara soal masih adanya pihak yang memasukan Kabupaten Nabire menjadi salah satu kabupaten untuk pengusulan Provinsi Papua Utara. Bupati Natalis Tabuni menegaskan, dirinya tetap mendukung Kabupaten Nabire yang merupakan wilayah adat Meepago ini masuk di cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah. Selain itu, dirinya juga memberi dukungan Kabupaten Nabire menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah.

Foto berita: DPRD Akan Dorong Pemerintah Bentuk OPD SatDamkar
Nabire

DPRD Akan Dorong Pemerintah Bentuk OPD SatDamkar

NABIRE - Menanggapi peristiwa kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Nabire, anggota DPRD Nabire, Rohedi M. Cahya mengatakan, usulan pembentukan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Pemadam Kebakaran (SatDamkar) Kabupaten Nabire sudah bertahun-tahun diusulkan oleh masyarakat Nabire, tetapi hingga kini belum juga terealisasi.

Foto berita: BLU RSUD Nabire Dalam Kondisi Sakit
Nabire

BLU RSUD Nabire Dalam Kondisi Sakit

NABIRE – Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (BLU RSUD) Nabire dalam kondisi sakit. RSUD rujukan ini dinilai sakit akibat terlilit utang. Sekalipun ada suntikan terbaru, kondisinya masih sakit.

Foto berita: Sekda Nabire Pimpin Rapat Bersama BPKP dan OPD
Nabire

Sekda Nabire Pimpin Rapat Bersama BPKP dan OPD

NABIRE - Bertempat di aula Pertemuan Sekertariat Daerah, Rabu (6/4/22) Sekda Nabire, Herman Kayame, ST, MT memimpin rapat pertemuan antar Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Papua yang dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) bersama bendahara.

Foto berita: Hearing Kelompok III DPRD Kunjungi Warga Korban Kebakaran
Nabire

Hearing Kelompok III DPRD Kunjungi Warga Korban Kebakaran

NABIRE - Hearing Kelompok III DPRD Kabupaten Nabire yang terdiri dari Hj. Katherin Maruanaya sebagai Ketua Kelompok, H. Moh. Iskandar, SP, Klemens Danomira, S.Sos., Rohedi M. Cahya, dan Karel Tabuni sebagai anggota Hearing Kelompok III DPRD Nabire, Rabu (6/4/22) pukul 10.00 WIT melaksanakan hearing atau dengar pendapat dengan warga masyarakat korban kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Jalan Merdeka Nabire.

Foto berita: Forum Konsultasi Publik RPD Dogiyai Strategis Agar RPD Berbobot
Pemda Dogiyai

Forum Konsultasi Publik RPD Dogiyai Strategis Agar RPD Berbobot

MOWANEMANI - Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dogiyai tahun 2023-2026 sangat penting dan memiliki peran strategis, Karena itu, seluruh pimpinan organisasi perangkat (OPD) wajib hadir dan mengikuti dengan serius sehingga agenda pembangunan tiga tahun dapat direncanakan dengan baik.

Foto berita: Cipta Karya Diimbau Kerjasama Dengan PDAM
Nabire

Cipta Karya Diimbau Kerjasama Dengan PDAM

NABIRE – Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum diimbau bangun kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)saat merencanakan dan mengerjakan proyek penyambungan pipa air minum kepada warga, bila mengambil sumber air yang sama. Karena, pipa yang dipasang Cipta Karya akan tidak bermanfaat bagi masyarakat, jika airnya tidak mengalir ke konsumen.

Foto berita: Harmonisasi RUU Papua, Komisi II Sampaikan Sejumlah Catatan
Papua

Harmonisasi RUU Papua, Komisi II Sampaikan Sejumlah Catatan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal menyampaikan beberapa catatan terkait harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan Tengah dan Provinsi Papua Utara. Beberapa hal tersebut di antaranya yakni peristilahan, pengaturan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga batas wilayah dan juga nama adat di beberapa wilayah Papua. Termasuk pada peristilahan, ia menilai hal tersebut perlu dirundingkan kembali.