Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
29 artikel cocok dengan pencarian Anda.
DOGIYAI - DPD KNPI Kabupaten Dogiyai mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai yang telah mendapatkan penghargaan (apresiasi) dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
NABIRE - Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) menyampaikan apresiasi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,MM atas pencapaian kinerja, pelayanan publik dan terobosan pembangunan di Bumi Cendrawasih, khususnya di Papua Tengah.
NABIRE - Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negri (Itjen Kemendagri) menyampaikan apresiasi kepada Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,MM atas capaian kinerja, pelayanan publik dan terobosan pembangunan di Bumi Cendrawasih. Hal itu disampaikan tim auditor saat pelaksanaan evaluasi Pejabat Kepala Daerah Triwulan ke-II di Gedung Irjen Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/5/2024) siang.
NABIRE - Tiga Instansi Kemendagri, Kejaksaan dan Polri melakukan sinergitas dan kerjasama dalam hal Pengawasan untuk pembangunan dan perencanaan nasional provinsi dan desa, Kamis (25/04/2024).
NABIRE - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan sosialisasi Permendagri nomor 1 tahun 2023, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Permendagri nomor 83 tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, bagi perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Nabire, akhir bulan Februari 2024 kemarin, bertempat Aula Maranatha, Kabupetan Nabire, Papua Tengah.
NABIRE - Ketua Tim Asistensi Kemendagri untuk Provinsi Papua Tengah, Valentinus Sudarjanto Sumito mengatakan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan 12 roadmap yang merupakan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, tentang DOB Papua Tengah. Ia berharap apa yang dimandatkan benar-benar terlaksana dengan baik dan tuntas dalam waktu selama 3 tahun.
Pemerintahan Provinsi Papua Tengah melaporkan telah melaksanakan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka menyempurnakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
NABIRE - Verifikator dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melakukan evaluasi dan pendampingan 8 area Renaksi KPK kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Senin (20/11/23P) kemarin. Kegiatan diikuti kepala SKPD provinsi dan kepala SKPD pada 8 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah beserta Admin MCP serta Admin pada masing-masing area intervensi KPK yang bertanggung jawab dalam pengisian indikator dan sub indikator.
JAKARTA - Forum Demokrasi Peduli Papua (FDPP) meminta Kementerian Dalam Negeri segera mencopot Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Cyfrianus Yustus Mambay. Karena diduga ytidak netral sebagai birokrat/ASN dan keterlibatannya dalam politik praktis.
JAKARTA – Kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.Si, mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).