Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
819 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Bukan karena pemerintah pusat tidak boleh membicarakan persoalan OAP. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah mempunyai kewajiban memastikan kebijakan Otonomi Khusus Papua dilaksanakan secara tertib, adil, konsisten, dan memiliki kepastian hukum. Namun, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apa yang sebenarnya hendak disamakan dalam “penyamaan persepsi” tersebut?
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan tanah masyarakat adat yang digunakan dalam program cetak sawah rakyat (CSR) di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, tidak akan diambil alih pemerintah.
Gubernur Papua Matius D Fakhiri menegaskan keberhasilan program konstruksi cetak sawah tahun 2026 tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani di Tanah Papua.
Rangkaian persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Nabire berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Seluruh tahapan persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan hingga agenda pembacaan putusan, dapat terlaksana dengan baik berkat koordinasi antara pihak pengadilan, aparat keamanan, masyarakat serta pihak-pihak terkait, Jumat (4/9/2026).
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire menggelar rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2026, Jumat (4/9/2026).
“Semua berjalan dengan baik, mulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan pembacaan putusan. Semuanya terlaksana dengan baik berkat koordinasi aparat pengamanan bersama pihak pengadilan, masyarakat, serta pihak-pihak terkait yang turut berpartisipasi dalam persidangan ini,” ujar Kristovel, Jumat (4/9/2026).
PT Freeport Indonesia (PTFI) menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp2,5 miliar untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyerukan gerakan doa serentak dan puasa kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta elemen masyarakat lintas agama.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah membuka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari delapan kabupaten di wilayah tersebut, Senin (31/8/2026).
Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah gencar melaksanakan komunikasi penggalangan ke wilayah akar rumput.