Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
254 artikel cocok dengan pencarian Anda.
NABIRE - Gubernur Provinsi Papua Tengah, Jumat (9/5/25), secara resmi menutup kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) RKPD tahun 2026 dengan ditandai pemukulan Tifa.
NABIRE - Bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Jumat (9/5/25), dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrebangda) RKPD tahun 2026 merupakan forum strategis yang tidak hanya menjadi wadah partisipasi dan sinergi antar-pemangku kepentingan, tetapi juga mencerminkan komitmen dalam menyusun arah kebijakan, pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua Tengah.
NABIRE - Bertempat di Ballroom Kantor Gubernur, Kamis (8/5/25) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran (TA) 2026.
DEIYAI - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) tahun 2026 Kabupaten Deiyai berlangsung selama tiga hari, bertempat di Aula DPRD Deiyai, 6 Mei 2025, secara resmi ditutup oleh Bupati Kabupaten Deiyai, Melkianus Mote, ditandai dengan pemukulan tifa.
SUGAPA – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka penyusunan rencana kegiatan tahun 2026 bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Kegiatan dipusatkan di Kantor Bupati Intan Jaya di Sugapa, Selasa (29/4/25) kemarin.
NABIRE - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nabire menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) tahun 2026, Selasa (29/04/2025) di Aula RRI Nabire. Acara penting ini mengusung tema sentral "Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Ekonomi."
SUGAPA – Prioritas pembangunan di Kabupaten Intan Jaya tahun 2026 ada 6 poin. Masing-masing, peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan stabilitas Kamtibmas, peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.