Lompat ke konten utama
Papuapos Jayapura

Pencarian

“Kemendagri”

29 artikel cocok dengan pencarian Anda.

Foto berita: Kemendagri Apresiasi Rakorda PTSP Papua Tengah
Nabire

Kemendagri Apresiasi Rakorda PTSP Papua Tengah

NABIRE – Salah satu narasumber Rakorda PTSP se-Papua Tengah, S. Halomoan Pakpahan, ST, M.Si dari Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, memberikan apresiasinya atas terselenggaranya Rakorda PTSP se-Provinsi Papua Tengah. Kata dia, hal ini sebelumnya merupakan penerapan aplikasi penerapan dari tugas-tugas gubernur ke pemerintah pusat dalam rangka mengkoordinasikan atau membinwas DPMPTSP yang ada di kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

Foto berita: Kemendagri Kembalikan Daftar Calon MRP PT untuk Uji Publik ?
Nabire

Kemendagri Kembalikan Daftar Calon MRP PT untuk Uji Publik ?

NABIRE – Pernyataan mengejutkan datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, saat rapat bersama di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Jumat (16/6/23) malam. Terkait dengan seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, kata dia, datanya akan dikembalikan ke provinsi karena belum dilakukan uji public.

Foto berita: Agenda Prioritas Kemendagri Perlu Atensi Pemprov Papua Tengah
Nabire

Agenda Prioritas Kemendagri Perlu Atensi Pemprov Papua Tengah

NABIRE – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyusun agenda-agenda prioritas yang perlu mendapat atensi dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Hal ini disampaikan Wamendagri, John Wempi Wetipo, saat pembukaan Musrenbang RKPD tahun 2024 di tingkat Provinsi Papua Tengah, beberapa waktu lalu.

Foto berita: Dirjen BKD Kemendagri : Pegawai Tak kerja Gajinya Dibayar, Ini Jadi Masalah
Nabire

Dirjen BKD Kemendagri : Pegawai Tak kerja Gajinya Dibayar, Ini Jadi Masalah

NABIRE - Organisasi publik seperti organisasi di birokrasi berorientasi pada pelayanan dan bukan pada keuntungan. Untung tidak untung, organiasi publik tetap ada, bekerja tidak bekerja organisasinya tidak dibubarkan. Dengan kondisi ini berdampak rasa memiliki dari pegawai menjadi kurang alias daya juang menjadi kurang.

Foto berita: Kemendagri Tak Membatalkan SK Ketua DPRD Nabire
Nabire

Kemendagri Tak Membatalkan SK Ketua DPRD Nabire

NABIRE – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat Dirjen Otonomi Daerah (Otda) tidak pernah mengeluarkan surat pembatalan terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua tentang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, atas nama Naomi Kotouki,S.Ip. Sura