“Status”

Status dan Hak Guru P3K Masih Tidak Jelas

NABIRE - Pada awal tahun 2023 Pemerintah Provinsi Papua telah mengembalikan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru SMA dan SMK ke masing–masing kabupaten/kota melalui SKPP. Selain itu, juga dikembalikan para tenaga guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun hingga memasuki bulan keempat di tahun 2023 ini para tenaga guru P3K di Nabire status dan haknya tidak jelas. Para guru P3K terus bertanya–tanya soal status dan haknya yang belum ada kejelasan dari pihak terkait.

Penetapan Status DPO Ketua KNPB Dogiyai 'Hoax'

DOGIYAI - Menanggapi peredaran isu yang beredar tentang penetapan status DPO terhadap Ketua KNPB Dogiyai, PLH Kapolres Dogiyai, Kompol Samuel D. Tatiratu, S.I.K menggelar press Conference bertempat di Mapolres Dogiyai, Minggu (29/05/22).

Status SMA/SMK Jadi Dipindahkan ke Kabupaten ?

Pengembalian Status Kepegawaian Guru SMA dan SMK, Bukan Solusi Selesaikan Masalah Pendidikan

Jika Status Guru SMA dan SMK Dikembalikan Akan Timbul Banyak Masalah

NABIRE - Kepala SMK Petra Nabire, Yakobus Jitmau, S.Pd secara tegas mengatakan, jika status guru SMA dan SMK dikembalikan menjadi pegawai kabupaten/kota, akan menimbulkan banyak masalah baru. Sehingga dirinya menyarankan agar pemerintah tidak usah mewacanakan guru SMA dan SMK dikembalikan status pegawainya dari provinsi ke kabupaten/kota lagi.

Jangan Lagi Ada Teriakan Kembalikan Status Guru SMA dan SMK ke Kabupaten/Kota

NABIRE -Salah seorang guru SMA yang juga kepala sekolah dengan tegas mengatakan, jangan lagi ada teriakan atau suara yang mengatakan kembalikan status pegawai negeri guru SMA dan SMK ke kabupaten/kota.

Pengembalian Status Guru SMA dan SMK ke Kabupaten/Kota, Harus Bersama Kesejahteraan

NABIRE - Dengan adanya informasi pengembalian status kepegawaian guru tingkat SMA dan SMK ke masing–masing kabupaten/kota, bukanlah hal yang rumit. Tetapi pengembalian status ke kabupaten/kota harus disertai juga dengan kesejahteraan.

Terbukti Masih Berstatus PNS Aktif, Dkpp Berhentikan Anggota Bawaslu Intan Jaya

JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Yohakim Migau, selaku Teradu II dalam perkara nomor 164-PKE-DKPP/IX/2021.

Melvin Buiney Pertanyakan Status PNS Cabup FX Mote

NABIRE – Ketua Lembaga Penyelidikan Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LP3K-RI) Provinsi Papua, Melvin Buiney, S

Pemkab Dogiyai Diminta Rubah Status Jalan ke Sukikai Selatan

NABIRE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai diminta merubah status jalan lingkar Dogiyai menuju Distrik Sukikai Selatan. Karena, ja