Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
1054 artikel cocok dengan pencarian Anda.
NABIRE - Bantuan Sosial dari pemerintah pusat berupa bantuan sosial pangan (BSP) untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Dogiyai sudah tersalur sesuai dengan petunjuk penyaluran. Pembagian sudah tuntas sejak beberapa hari lalu.
JAYAPURA - Sebanyak tiga tuntutan rakyat Dogiyai yang disampaikan beberapa waktu lalu ke DPRD Kabupaten Dogiyai diantaranya penolakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua, Perpanjangan UU Otsus di Provinsi Papua dan penolakan pembentukan Polres dan Kodim Dogiyai, akhirnya diserahkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai kepada DPRP dan diterima oleh Wakil Ketua I DPRP DR. Yunus Wonda, SH.,MH pada Selasa, (17/05/2022).
NABIRE – Pemerintah Kabupaten Dogiyai merupakan satu-satunya kabupaten di Tanah Papua yang berani memfasilitasi masyarakat pendemo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk melanjutkan aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah tingkat atas. Tidak hanya menanggapi demo penolakan Otonomi Khusus (Otsus) jilid 2, penolakan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) provinsi di Provinsi Papua, penolakan Pemekaran Polres di Kabupaten Dogiyai ke pemerintah Provinsi dan Pusat, tetapi sebelumnya Pemkab Dogiyai juga memfasilitasi masyarakat pendemo untuk menyalurkan aspirasi ke pemeritnah Provinsi Papua.
NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai sebaiknya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyikapi aspirasi masyarakat yang menolak pemekaran daerah otonon baru (DOB), Otonomi Khusus (Otsus) jilid 2 dan pemekaran Polres Dogiyai. Bersama Pansus menindaklanjuti aspirasi tersebut bersama perwakilan pendemo untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat di Jakarta.
NABIRE – Hingga saat ini, masih misteri penyebab kebakaran kios-kios di Kabupaten Dogiyai yakni barak kios di Bomomani Distrik Mapia, barak kios di Moanemani, Distrik Kamu dan terakhir barak kios di Idakebo, Distrik Kamu Utara. Apalagi, musibah tersebut hampir berdekatan waktu kejadian.
NABIRE - Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Dogiyai, Oskar Makai memerintahkan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Dogiyai untuk mengeluarkan dana sebesar Rp 1 miliar untuk membiayai pendemo penolakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid 2, pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Papua, penempatan Polres Dogiyai dan Kodim di Dogiyai. Perintah tersebut disampaikan Wabup Oskar Makai didengar langsung pendemo dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai, Jumat 29 April lalu di Koperapoka, Moanemani.
NABIRE – Masyarakat Dogiyai menolak untuk pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua, Otonomi Khusus (Otsus) Jilid 2, kehadiran Kepolisian Resor (Polres) dan Kodim di wilayah Kabupaten Dogiyai. Aspirasi penolakan DOB Provinsi Papua Tengah, Otsus jilid 2 serta kehadiran Polres dan Kodim disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada Jumat, 29 April lalu.
NABIRE – wakil Bupati (Wabup) Dogiyai, Oskar Makai meminta kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dengan kesadaran masing-masing agar kondisi keamanan dan ketenteraman Dogiyai aman dan tenteram. Apabila masyarakat tidak menghendaki adanya Polres di Dogiyai, masyarakat diminta untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketenteram di daerah terus dijaga dari gangguan keamanan dan ketenteraman di tiap lingkungan.
MOANEMANI – Pemerintah Kabupaten Dogiyai telah menggelar Forum Konsultasi Publik rancangan awal Rencana Pembangunan derah (RPD) Kabupaten Dogiyai tahun 2023–2026. Kegiatan digelar beberapa waktu lalu di Aula Koteka Moge, Moanemani. Kegiatan dibuka Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa, S.IP, M.IP diwakili Sekda Dogiyai, Drs. Petrus Agapa, M.Si. Kegiatan diikuti Forkopimda Dogiyai, tokoh peremuan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, staf ahli, serta anggota DPRD Dogiyai.
MOWANEMANI - Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dogiyai tahun 2023-2026 sangat penting dan memiliki peran strategis, Karena itu, seluruh pimpinan organisasi perangkat (OPD) wajib hadir dan mengikuti dengan serius sehingga agenda pembangunan tiga tahun dapat direncanakan dengan baik.