Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
169 artikel cocok dengan pencarian Anda.
YAPEN – Untuk memperjuangkan nasib 600 tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen, kembali aksi unjuk rasa damai oleh Aliansi Honor Nasional Yapen bersama puluhan honorer mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah setempat guna mempertanyakan kapan pengumumuan tenaga honorer dilaksanakan.
NABIRE – Masyarakat Peduli Demokrasi Kabupaten Paniai mendatangi Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Senin (11/9/23). Kedatangan mereka untuk memastikan hasil pleno yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu dan sampai sejauh mana proses sudah dilakukan terkait Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai.
INTAN JAYA - Penjabat Bupati Intan, Jaya Apolos Bagau dengan gerak cepat menjawab tuntutan aksi demo masyarakat terkait kenaikan BBM di Intan Jaya. Salah satu langkah cepat dengan mengizinkan pesawat terbang pada hari Minggu, 10 September 2023 bermuatan BBM sebanyak empat flight.
NABIRE – Sejumlah massa, Senin (7/8/23), menggelar aksi demo damai kepada Tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Provinsi Papua Tengah, di seputar Kampus Akademi Keperawatan (Akper) Nabire. Massa menuntut pembatalan hasil Keputusan Timsel No: 025/TIMSELKK-GEL.7-Pu/02/94-1/2023 tentang hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten Provinsi Papua Tengah periode 2023-2028.
NABIRE – Aksi demo dari sejumlah calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah beserta massanya, mewarnai tahapan uji publik yang sedang dilakukan di tingkat Provinsi Papua Tengah. Di hari pertama dimulai uji publik, Senin (26/6/23) lalu, aksi protes ke Kantor Kesbangpol Provinsi Papua Tengah pun sudah terlihat. Tidak berhenti di hari pertama, pada hari kedua, Selasa (27/6/23) kemarin, aksi serupa juga terjadi lagi di Kantor Kesbangpol Papua Tengah. Bahkan, sejumlah pihak dikabarkan juga kembali akan menggelar aksi damai pada hari ini, Rabu (28/6/23).
NABIRE - Mahasiswa UPP PGSD Nabire sempat mendatangi Kantor Gubernur Papua Tengan dan dilanjutkan ke Kantor Bupati Nabire, Senin (26/6/23). Mereka melakukan aksi demo damai menyampaikan aspirasi. Kepada Pemerintah Kabupaten Nabire, mereka meminta agar aspirasinya dilanjutkan ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Keluhan mereka, setiap tahun penerimaan kuota mahasiswa dibatasi karena adanya keterbatasan fasilitas.
NABIRE – Sebagian masyarakat dari Meepago melaksanakan aksi demo damai ke Tim Seleksi (Timsel) Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) Provinsi Papua, Rabu (31/5) lalu untuk mempertanyakan dua versi keputusan Timsel tentang pengumuman 10 besar calon anggota Bawaslu Provinsi Papua tengah. Mesyarakat pendemo diterima Sekrataris Timsel Bawaslu Papua Tengah (PT) karena ketua dan anggota Timsel tidak berada di tempat.
NABIRE – Sejumlah orang yang tidak lolos verifikasi administrasi tingkat Kabupaten Nabire untuk calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Senin (22/5/23) kemarin, menggelar aksi demo damai di Kantor Gubernur Papua Tengah. Sejumlah orang yang tidak lolos seleksi MRP beserta massa pendukungnya, memadati areal sekitar Kantor Gubernur Papua Tengah. Aparat kepolisian mengkawal aksi demo damai tersebut. Sejumlah orang diperbolehkan masuk ke dalam kantor gubernur sementara massa lainnya berada di luar pagar kantor gubernur.
NABIRE – Aksi demo damai digelar puluhan massa ke Kantor DPRD Nabire, menolak Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Tengah jika berasal dari luar wilayah Meepago. Aksi yang dikoordinir oleh Dominikus Adii yang mengatasnamakan mewakili kepala suku Provinsi Papua Tengah ini, Selasa (8/11/22) kemarin, diterima langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Nabire, H. Moh. Iskandar, SP. Aksi demo ini mensikapi informasi yang beredar di tengah masyarakat dengan munculnya nama-nama yang akan dilantik menjadi Penjabat (Pj) gubernur di tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua. Dimana salah satu nama yang muncul dan disebutkan akan menduduki jabatan Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah adalah Ribka Haluk, mantan Kaindos Dukcapil Provinsi Papua.
NABIRE – Pemilihan Kepala Kampung yang telah berlalu dilaksanakan secara demokrasi yang murnih. Masing-masing warga memilih figur calon kepala kampung menurut nuraninya sendiri. Tidak sama dengan demokrasi ketika ada pemungutan suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang kita selenggarakan selama ini.