NABIRE - Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Tengah memperkuat kreativitas dan produktivitas dunia usaha melalui pengembangan produk lokal yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing.

Hal itu disampaikan Meki Nawipa saat membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) II Kadin Papua Tengah di Guest House Nabire, Kamis (24/9/2026).

Meki mengatakan, Kadin memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha sekaligus membuka lapangan kerja. Karena itu, dunia usaha diharapkan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi mampu menciptakan kegiatan produksi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Jangan semua orang berpikir bekerja itu harus di pemerintah. Kadin ini diisi para pengusaha, sehingga harus melahirkan kegiatan-kegiatan produksi yang mempunyai nilai ekonomi,” ujar Meki.

Ia menilai kondisi upah minimum regional (UMR) Papua yang berada di kisaran Rp4 juta menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dunia usaha di Papua Tengah.

Menurutnya, ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah sebagai sumber lapangan pekerjaan perlu diimbangi dengan tumbuhnya sektor swasta. Para pengusaha didorong mengembangkan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.

Meki menyebut Papua Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi berbagai komoditas unggulan. Salah satunya kopi Papua yang telah memiliki pasar dan dikenal karena kualitasnya. Namun, menurut dia, daya saing produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas bahan baku. Pengemasan, branding, dan strategi pemasaran juga menentukan nilai jual sebuah produk.

“Produk itu harus dikemas dengan baik, diberi merek, sehingga nilai ekonominya bisa meningkat,” katanya.

Meki juga menekankan, pertumbuhan ekonomi Papua Tengah tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten. Karena itu, sektor swasta perlu mengambil peran sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Di sisi lain, ia mengingatkan para pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, kontribusi dunia usaha melalui penerimaan daerah menjadi bagian dari dukungan terhadap pembangunan.

Meki juga meminta Kadin ikut mencari solusi terhadap persoalan biaya transportasi yang masih menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing komoditas lokal. Ia mencontohkan potensi perikanan di Nabire dan Mimika. Dengan wilayah laut yang luas, Papua Tengah memiliki peluang mengembangkan komoditas seperti ikan dan kepiting.

Kepiting lokal Papua, kata dia, bahkan memiliki permintaan di pasar nasional, termasuk Pulau Jawa. Namun, tingginya biaya transportasi dan waktu pengiriman yang panjang dapat memengaruhi kualitas sekaligus harga jual komoditas.

Sementara itu, Ketua Kadin Papua Tengah Alexander Gobai mengatakan Rapimprov II menjadi momentum bagi organisasi untuk menyatukan pemahaman dan menyusun program kerja yang lebih konkret.

Menurut Alex, Rapimprov pertama yang digelar di Timika menjadi tahap awal konsolidasi organisasi. Setelah satu tahun lebih banyak digunakan untuk memahami struktur, peran, dan dinamika organisasi, Kadin Papua Tengah mulai mengarahkan kerja pada kegiatan usaha yang lebih nyata.

"Di Rapimprov kedua ini kami akan bersepakat dalam forum bersama. Ketua-ketua kabupaten, para pengusaha yang tergabung dalam organisasi maupun pengusaha mandiri akan berkumpul untuk menyepakati program apa yang bagus untuk tahun 2027,” kata Alex.

Program tersebut, lanjut dia, akan diarahkan untuk menjawab visi Gubernur Papua Tengah, khususnya di bidang ekonomi, bisnis, dan pengembangan usaha.

"Kami menyadari selama satu tahun ini kami fokus mempelajari apa itu Kadin, bagaimana kehadirannya dan bagaimana situasinya. Di tahun 2027 kami akan lebih fokus langsung turun ke lapangan, pada hal-hal yang real dalam usaha,” ujarnya.

Alex mengatakan kepengurusan Kadin Papua Tengah saat ini banyak diisi talenta muda dan sejumlah anggota yang masih tergolong baru dalam organisasi. Karena itu, Rapimprov menjadi ruang untuk memperkuat konsolidasi sekaligus menyusun langkah bersama. Ia berharap hasil Rapimprov II tidak berhenti pada kesepakatan organisasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang mendorong investasi, produksi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah. (amd)